Sabtu, 28 Januari 2023 – 12:32 WIB
politik VIVA – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menghormati sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang cenderung mendukung proporsionalitas terbuka untuk tetap berlaku di Pemilu 2024.
Menurut Hasto, perbedaan pendapat merupakan bagian dari iklim demokrasi. “Perbedaan cara pandang harus dilihat sebagai bagian dari iklim demokrasi. Pemerintah mungkin melihat demokrasi presidensial membutuhkan 50 persen plus 1 dukungan di parlemen. Agar kami memahami sikap pemerintah,” kata Hasto dalam keterangannya yang dikutip awak media, Sabtu, 28 Januari 2023.
Hasto menjelaskan, untuk pihaknya, Mahkamah Konstitusi (MK) akan membuat putusan uji materi bukan berdasarkan pendapat banyak orang. Namun berdasarkan kewarganegaraan hakim MK.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
“PDI Perjuangan bukanlah pihak yang melakukan uji materil karena kami tidak memiliki kedudukan hukum. Tapi sikap politik kita yang sebenarnya menyampaikan bahwa dengan tertutup secara proporsional, terbukti PDI Perjuangan mampu melahirkan banyak pemimpin yang berasal dari rakyat biasa,” ujar Hasto.
“Bambang Pacul, Pramono Anung, Ario Bimo, Almarhum Tjahjo Kumolo, Arif Wibowo, Budiman Sudjatmijo, Ganjar Pranowo dan lain-lain semuanya lahir secara pribadi,” tambah Hasto.
Diketahui, PDIP merupakan satu-satunya partai di parlemen yang berharap sistem pemilu bisa tertutup proporsional. Sedangkan 8 fraksi seperti Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PKS, Demokrat, dan PPP menginginkan proporsionalitas terbuka tetap berlaku di Pemilu 2024.
Halaman selanjutnya
Hasto menjelaskan, PDIP konsisten dengan sikap awalnya yang mengharapkan diberlakukannya kembali sistem pemilu proporsional tertutup. Sebab, proporsi yang tertutup membuat iklim politik di Indonesia tidak dikendalikan oleh modal untuk meraih popularitas.