Sabtu, 26 November 2022 – 03:56 WIB
VIVA Nasional – Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) saat ini sedang menyusun arah kebijakan pembangunan desa yang berpihak pada keterlibatan perempuan. Hal ini penting untuk mempercepat peningkatan kapasitas perempuan.
Hal itu disampaikan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar saat menghadiri Konferensi Ulama Wanita Indonesia (KUPI) ke-2 di Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari, Bangsri, Jepara, Jawa Tengah. Menurutnya, desa membutuhkan peran strategis dari KUPI.
Ia mengatakan, kebijakan pembangunan di 74.961 desa juga membutuhkan sentuhan KUPI yang dinilainya sebagai pemimpin tidak resmi.
“Pemimpin informal memiliki akses ke seluruh masyarakat sehingga kebijakan pembangunan desa yang pro perempuan berdampak positif dalam percepatan pembangunan kapasitas perempuan,” kata Halim dalam keterangannya yang dikutip pada Sabtu, 26 November 2022.
Abdul Halim Iskandar pada upacara KUPI di Jepara, Jawa Tengah.
Namun, katanya, perempuan di desa itu menghadapi beberapa masalah. Ia menyebutkan, 2,85 juta perempuan kepala keluarga (PEKKA) menerima BLT Kumpulan Wang Kampung dari 8 juta penerima manfaat.
Menurutnya, jumlah tersebut mengganggu organisasi PEKKA karena jumlahnya yang besar. Namun, berdasarkan data detail yang dimiliki Kemenkes, PDTT, organisasi tersebut mendapat tanggapan positif.